Terpilihnya pak Purnomo Yusgiantoro menjadi Menteri Pertahanan R.I yang menggantikan pak Juwono Sudarsono, membuat saya sedikit mengerutkan kening.Walaupun saya adalah kroco mumet alias bukan siapa siapa, tapi toh tidak ada salahnya urun saran.
Saat menjabat Mentri ESDM dulu justru menggantikan pak SBY saat kabinet Abdurrahman Wahid yang diteruskan hingga pak SBY menjadi presiden. Dalam masa jabatannya mentri ini dikenal dengan wawasan dan keputusannya yang "nyleneh" (pen: lain dari yang lain). Pasalnya beliau justru menganjurkan untuk mengurangi subsidi minyak dan menaikkan harga bahan bakar dalam negeri secara bertahap agar disesuaikan dengan harga pasar internasional. Secara ekonomis merupakan langkah brilyan walau harus berhadapan dengan demo rakyat. Sebuah jawaban yang tepat atas pusaran setan arus politik dan ekonomi Indonesia saat itu.
Kemudian yang menarik adalah, komen entah merupakan canda saat ditanya wartawan usai wawancara di Puri Cikeas.
"I don't know ALUTSISTA" (ref:The Jakarta Post 10/19).
ALUTSISTA adalah kependekan dari Alat Utama Sistem Senjata. Entah artinya bahwa pak mentri ini bercanda dengan gaya merendah atau memang tidak tahu. Padahal beliau adalah lulusan Lemhannas KRA XXV bahkan menjabat wakil gubernur lembaga tersebut hingga tahun 2000. Setahu saya istilah Alutsista telah diperkenalkan jauh sebelum tahun 2000 di Lemhannas, walau tidak secara umum digunakan.
Kerut keningku makin terlihat saat beliau mengatakan:
"Hal itu sesuai dengan pesan Presiden agar penggunaan anggaran pertahanan dikelola secara efektif dan efisien ... Jadi, ini harus dikelola dengan baik termasuk bagi pengadaan alat utama sistem senjata" (ref: Antara/Dephan)
Adalah jamak bagi awam di Indonesia bahwa lembaga militer di Indonesia memiliki tingkat kebocoran yang cukup tinggi. Pula masalah ini sudah merupakan fenomena yang cukup kronis. Ada perbedaan yang hakiki saat seseorang akan melakukan manajemen "nyleneh" di dua departemen yang berbeda. Peratama adalah departemen Pertambangan dan Energy sedang yang lain adalah Departemen Pertahanan. Walau dua departemen ini merupakan ladang yang paling subur menggiurkan bagi elite politik, keduanya memiliki perangkat perangkat karakteristik manusia yang berbeda.
Walau pun demikian beliau sudah mengisayaratkan bahwa dalam masa kepemimpinan pak Juwono dulu sudah mencerminkan penurunan tingkat kebocoran dari yang sebelumnya.
Pembelian alat utama sistem senjata merupakan masalah yang paling sensitif baik bagi kalangan legislatif maupun eksekutif. Sebagaimana yang telah kita saksikan dulu, sistem yang diterapkan juga tidak jauh jauh dengan cara yang dilakukan di era pak Harto.
Kelihatannya mekanisme telah mengalami perubahan tetapi secara harafiah masih merupakan pengejawantahan sistem lama yang sering bahkan merupakan target kebocoran utama. Dengan kata lain, hal tersebut hanya face-lift.
Kecuali beliau dapat membawa alam dan sistem yang sama sekali berubah dari protap yang telah digariskan.
Lebih jauh beliau mengatakan:
"Untuk pengadaan alat utama sistem senjata, kita akan intensifkan melalui "multi years budgeting", jadi dapat ditekan berbagai kemungkinan bocornya anggaran" (ref:Antara/Dephan)
Dulu di saat saya menjadi menjadi pasis di US Naval Postgraduate School (NPS), pernah diajarkan tentang konsep PPBS atau disebut Planning-Programming and Budgeting System dengan mengacu pada multi years budgeting. Ada beberapa keunggulan komparatif sistem ini misalnya:
- Dapat sebagai acuan utama jika terjadi perbedaan fiscal jangka panjang antara sumber tersedia (resources) terhadap program belanja pemerintah (expenditure commitment).
- Memberi framework bagi program jangka menengah berdasarkan skala prioritas.
- Perkiraan multi years budget dapat memberikan projeksi hasil akhir dalam kondisi ekonomi alternatif. Yang juga dapat memberi sinyalemen terhadap kebijakan yang tidak kompatibel terhadap framework jangka panjang.
- Penghematan atas pemberdayaan sumberdaya manusia dalam lingkup prosesnya.
Masalah utama yang membuat kontradiktif dalam menjalankan multi years budgeting terutama dalam kasus pemerintah sebagai pokok bahasan adalah:
- Pemerintah harus mempunyai integritas ekonomi yang konsekuen dalam menjalankan anggarannya.
- Mendapat support dari beberapa kalangan elite politik guna stabilitas anggaran.
- Penyederhanaan dan transparansi perangkat peraturan yang sehubungan dengan anggaran yang dicanangkan.
Tiga hal utama ini saja sudah merupakan syarat yang cukup berat, mengingat darimana sudut awal mulainya suatu anggaran yang dicangkan. Juga merupakan hal hal yang (menurut saya) masih sedikit diatas awan jika kita melihat kondisi suhu politis di Indonesia saat ini. Dengan kata lain, ini merupakan tantangan yang cukup serius bagi kebijakan yang akan diterapkan oleh pak Purnomo.
Bagaimanapun juga, dalam pandangan saya tidak ada salahnya jika pak Purnomo diberi kesempatan untuk memimpin Departemen Pertahanan. Tidak sedikit hambatan yang akan ditemui beliau nantinya termasuk didalamnya oposisi para "orang-kuat" didalam ABRI, belum lagi konsepsi indoktrinal yang selama ini telah terpatri sebelumnya bahkan yang sudah membudaya di instansi ini.
Jika memang hal tersebut yang beliau tawarkan dalam memimpin Departemen Pertahanan kelak, dan konsisten menjalankan program program tersebut, niscaya komunitas pertahanan R.I akan semakin effisien dan kondusif. Setidaknya merupakan peletak dasar bagi projeksi kekuatan yang dapat dijadikan tulang punggung Republik Indonesia untuk tahun tahun mendatang.
